Khaleej Times Jobs – Polri menjadi fokus utama dalam langkah besar Presiden Prabowo Subianto yang melakukan gebrakan baru melalui agenda Reformasi Kepolisian. Langkah ini mencakup pelantikan penasihat khusus presiden dan pembentukan sebuah komite reformasi yang akan menilai serta memperbaiki kinerja institusi kepolisian. Gagasan reformasi ini mencuat setelah pertemuan Prabowo dengan Gerakan Nurani Bangsa atau GNB yang terdiri dari berbagai tokoh lintas agama dan tokoh bangsa. Dalam pertemuan tersebut GNB mengajukan tuntutan agar pemerintah segera membentuk komisi khusus untuk mengevaluasi Polri secara menyeluruh. Prabowo merespons usulan tersebut dengan cepat dan menunjukkan keseriusannya dalam mendorong perbaikan di tubuh kepolisian. Publik melihat langkah ini sebagai tanda nyata bahwa pemerintah ingin menghadirkan Polri yang lebih transparan profesional dan dekat dengan masyarakat.
Sebagai bagian dari agenda reformasi Polri Presiden Prabowo melantik Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian. Ahmad Dofiri dikenal sebagai mantan Wakapolri dengan prestasi gemilang dan merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1989. Dalam pelantikan tersebut Prabowo juga memberikan kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Ahmad Dofiri sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengalaman panjangnya di dunia kepolisian. Penunjukan Dofiri dipandang sebagai langkah strategis karena ia memiliki pemahaman mendalam tentang struktur dan dinamika Polri. Dengan jabatan baru ini diharapkan Dofiri dapat memberikan masukan berharga untuk merancang kebijakan reformasi yang efektif. Kehadiran figur berpengalaman seperti Dofiri di lingkaran terdekat presiden memperkuat sinyal bahwa reformasi Polri bukan hanya wacana tetapi sudah memasuki tahap pelaksanaan nyata.
“Baca juga: Tak Tampak di Istana! Ini Alasan Mengejutkan Gibran Absen di Pelantikan Menteri Prabowo”
Selain melantik Ahmad Dofiri Presiden Prabowo juga memulai pembentukan Komite Reformasi Kepolisian sebagai wadah evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa struktur anggota komite saat ini masih dalam proses penyusunan. Komite ini dirancang untuk diisi berbagai kalangan baik dari unsur pemerintahan akademisi maupun masyarakat sipil agar menghasilkan rekomendasi yang objektif. Prasetyo menegaskan bahwa komite akan diumumkan kepada publik setelah keanggotaan dan ketua ditetapkan secara resmi. Tujuan pembentukan komite ini adalah melakukan perbaikan sistem dan pengawasan di internal Polri sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah ingin memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya menyasar kasus kasus tertentu. Proses pembentukan yang melibatkan banyak pihak diharapkan mampu menghasilkan langkah reformasi yang menyentuh akar permasalahan dalam institusi kepolisian.
“Simak juga: 800.000 Penggemar One Piece Turun ke Jalan! Pemerintahan Macron Terancam Guncang!”
Dorongan pembentukan Komite Reformasi Kepolisian berawal dari tuntutan Gerakan Nurani Bangsa yang menilai Polri membutuhkan perbaikan struktural. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo para tokoh GNB menekankan perlunya lembaga khusus untuk menilai kebijakan dan kinerja kepolisian. Pemerintah merespons tuntutan ini dengan cepat dan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah perbaikan. Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komite bukanlah bentuk ketidakpercayaan kepada Polri melainkan upaya memperkuat profesionalitas dan transparansi. Juru bicara Istana menambahkan bahwa evaluasi dan perbaikan adalah hal wajar bagi semua lembaga negara agar tetap adaptif terhadap tantangan zaman. Publik menyambut baik langkah ini karena dianggap sebagai tanda keseriusan pemerintah dalam membangun Polri yang lebih akuntabel. Kehadiran komite diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.
Masyarakat berharap langkah reformasi yang dilakukan pemerintah dapat membawa perubahan besar dalam tubuh Polri. Pembentukan komite dan pelantikan Ahmad Dofiri menjadi sinyal kuat bahwa proses perbaikan akan dijalankan dengan serius. Banyak pihak menilai bahwa kehadiran komite independen dapat memperkuat pengawasan serta memastikan kebijakan kepolisian selaras dengan prinsip keadilan dan transparansi. Evaluasi yang menyeluruh diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan struktural yang selama ini menghambat kinerja aparat. Pemerintah melalui Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen untuk memberikan ruang bagi berbagai pihak agar terlibat dalam proses reformasi. Dengan dukungan masyarakat dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan Polri diharapkan dapat kembali meraih kepercayaan publik. Gebrakan ini menjadi langkah penting menuju kepolisian yang profesional modern dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
Artikel ini bersumber dari cnnindonesia dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di khaleejtimesjobs
Penulis : Sarah Azhari
Editor : Anisa
Khaleej Times Jobs – Gibran Rakabuming Raka menjadi pusat perhatian publik setelah dirinya tidak terlihat dalam acara penting pelantikan menteri baru di…
Khaleej Times Jobs – Khalid Basalamah menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan bahwa uang yang dikembalikannya terkait dugaan korupsi…
Khaleej Times Jobs – Ferry Irwandi akhirnya mengumumkan bahwa polemik yang melibatkan dirinya dan Tentara Nasional Indonesia telah berakhir secara damai. CEO…
Khaleej Times Jobs – Super Junior kembali jadi sorotan setelah Choi Siwon menuai kritik tajam karena unggahan di media sosial. Di…
Khaleej Times Jobs – Novel Baswedan kerap muncul di media sosial dalam konteks jabatan baru sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus Optimalisasi…
Khaleej Times Jobs – Charlie Kirk menjadi sorotan dunia setelah kabar duka yang mengguncang Amerika Serikat. Penembakan yang menewaskan politisi muda ini…
