Khaleej Times Jobs – Alwin Jabarti Kiemas menjadi pusat perhatian publik setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus judi online Komdigi. Identitasnya sebagai keponakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menambah dimensi politik dalam kasus ini. Polisi membenarkan bahwa Alwin adalah salah satu aktor utama dalam jaringan judol yang melibatkan sejumlah nama penting. Penetapan ini dikonfirmasi oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Dalam pernyataannya, Wira secara langsung menyebut Alwin dengan inisial AJ sebagai tersangka resmi. Penangkapan dan penyidikan terhadap Alwin menjadi sorotan luas, mengingat latar belakang keluarganya dan posisi sosial yang ia miliki. Kasus ini mencuat ke publik di tengah masa tenang Pilkada 2024, yang memunculkan banyak spekulasi tentang kemungkinan adanya muatan politis di balik pengungkapannya.

Peran Kunci Alwin Jabarti Kiemas dalam Jaringan Judol

Dalam pengembangan kasus ini, Alwin Jabarti Kiemas disebut memiliki peran penting sebagai verifikator situs judi online. Perannya adalah untuk memfilter situs-situs agar tidak terblokir oleh sistem, menjadikannya kunci operasional dari jaringan tersebut. Ia direkrut oleh Zulkarnaen Apriliantony atau Tony Tomang, yang merupakan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour, sebuah perusahaan BUMN. Bersama dengan tersangka lain, seperti M alias A dan AK, Alwin memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlangsungan situs-situs ilegal itu tetap aktif. Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, kelompok ini bekerja secara sistematis dan memiliki koneksi kuat. Mereka bukan hanya pelaku individual, melainkan bagian dari struktur yang lebih besar. Jaringan ini memanfaatkan celah teknologi dan pengaruh jabatan untuk melindungi aktivitas ilegal dari pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Baca juga: Cek Bansos KTP Sekarang! Dana Rp600.000 Cair September 2025, Nama Kamu Mungkin Masuk!”

Kontroversi Politik di Balik Penetapan Tersangka

Kasus Alwin Jabarti Kiemas tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga politis. Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, menyebut pengungkapan ini sebagai bentuk penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik. Ia menyoroti waktu pengumuman kasus ini yang dilakukan tepat saat masa tenang Pilkada serentak 2024. Menurutnya, hal tersebut menandakan adanya upaya untuk merusak citra politik PDI Perjuangan dan keluarga Megawati. Chico juga mengingatkan bahwa Alwin telah ditahan satu bulan sebelumnya, namun baru diungkap ke publik menjelang pemilu. Kondisi ini memunculkan kecurigaan bahwa hukum telah dijadikan alat oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik. Ia juga menegaskan bahwa rakyat semakin sadar dan cerdas, dan mampu melihat permainan politik yang bersembunyi di balik isu hukum yang sensasional.

“Simak juga: Gebrakan Besar Prabowo Reformasi Polri Angkat Dofiri dan Bentuk Komite Khusus”

Dugaan Keterlibatan Oknum dan Perlindungan Sistematis

Salah satu sorotan utama dalam kasus ini adalah dugaan bahwa judi online dapat berkembang luas karena dilindungi oleh oknum aparat. Chico Hakim mengungkapkan bahwa keberadaan jaringan besar judol tidak mungkin eksis tanpa dukungan dari orang dalam. Ia menyebut bahwa penyusupan dan infiltrasi terhadap sistem pemerintahan dan aparat penegak hukum menjadi bagian dari strategi jaringan ilegal ini. Aktivitas pemblokiran situs yang semestinya dilakukan secara ketat justru dapat dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses sistem. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan digital tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga kolaborasi dengan kekuasaan. Skandal Alwin Jabarti Kiemas membuka tabir gelap dari praktik terselubung yang mungkin sudah lama berlangsung dan baru kini terbongkar. Masyarakat mulai mempertanyakan integritas lembaga-lembaga hukum dan peran negara dalam memberantas perjudian online.

Reaksi Publik dan Sorotan Media

Kasus ini langsung menyita perhatian publik dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Nama Alwin Jabarti Kiemas menjadi trending topic di berbagai platform digital. Warganet terbelah dalam menyikapi kasus ini. Sebagian besar mengecam dan menuntut keadilan ditegakkan, sementara sebagian lain menyayangkan adanya politisasi terhadap hukum. Media nasional turut memberitakan perkembangan kasus ini secara intens. Setiap pernyataan dari polisi maupun politisi menjadi tajuk utama dalam pemberitaan. Publik kini menaruh perhatian besar terhadap langkah lanjutan dari kepolisian, apakah kasus ini akan ditangani secara transparan dan tuntas. Tuntutan akan kejelasan dan keadilan terus digaungkan. Skandal ini bukan hanya menyentuh persoalan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan, teknologi, dan kejahatan bisa berkelindan secara kompleks.

Artikel ini bersumber dari tirto.id dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di khaleejtimesjobs
Penulis : Sarah Azhari
Editor : Anisa