Presiden Prabowo Geram! Panggil Panglima TNI & Kapolri, Massa Anarkis Akan Ditindak Tegas

Khaleej Times Jobs – Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap situasi keamanan nasional yang memanas. Pertemuan tersebut berlangsung di Bogor pada Sabtu 30 Agustus 2025 dan menjadi sorotan karena menunjukkan sikap tegas pemerintah dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Dalam pertemuan ini, Kepala Negara menekankan pentingnya menjaga stabilitas, melindungi kepentingan umum, serta memastikan bahwa kebebasan berpendapat tetap berada dalam koridor hukum. Presiden menegaskan bahwa tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas tidak bisa ditoleransi. Instruksi yang diberikan menandai langkah tegas pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus memberi pesan kuat kepada semua pihak bahwa hak demokrasi tidak boleh disalahgunakan untuk merusak tatanan sosial.

Evaluasi Keamanan dan Instruksi Presiden Prabowo

Dalam keterangan resmi Kapolri, disebutkan bahwa Presiden Prabowo memanggil jajaran terkait guna membahas eskalasi aksi massa yang berlangsung di sejumlah wilayah. Aksi unjuk rasa yang seharusnya dilakukan dengan damai justru berkembang menjadi kerusuhan, termasuk pembakaran gedung, penyerangan fasilitas umum, serta tindakan provokatif lainnya. Presiden Prabowo menilai bahwa peristiwa tersebut sudah melampaui batas penyampaian aspirasi dan masuk ke ranah pidana. Oleh karena itu, TNI dan Polri diminta bertindak tegas terhadap pelaku kerusuhan agar keamanan segera pulih. Instruksi ini bukan hanya sebatas perintah tetapi juga penegasan bahwa negara tidak akan kalah menghadapi anarkisme. Pesan utama yang ditegaskan adalah menjaga agar kebebasan demokrasi tetap ada namun tidak menabrak kepentingan masyarakat luas.

“Baca juga: Terungkap! Inilah Wajah 7 Anggota Brimob yang Diduga Lindas Driver Ojol hingga Tewas”

Kapolri Ingatkan Aturan dalam Penyampaian Pendapat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menekankan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara dan telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun hak tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Kapolri mengingatkan bahwa setiap aksi unjuk rasa wajib memperhatikan kepentingan bersama, tidak boleh merusak fasilitas publik, dan harus menjaga persatuan bangsa. Ia menambahkan bahwa tindakan anarkis tidak bisa dikategorikan sebagai penyampaian pendapat yang sah karena sudah melanggar hukum. Penekanan ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa kebebasan berdemokrasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Pernyataan Kapolri juga mempertegas arahan Presiden agar aparat berani mengambil langkah cepat demi menekan potensi kericuhan yang semakin meluas.

“Simak juga: Banjir Demo dan Kemarahan Ojol, Warga Diminta Hindari Kawasan Ini, Potensi Chaos Tinggi!”

Situasi Eskalasi Aksi Massa di Lapangan

Dalam beberapa hari terakhir, eskalasi unjuk rasa di sejumlah daerah meningkat dengan cepat. Laporan menyebutkan adanya gedung pemerintah yang dibakar, fasilitas umum dirusak, serta penyerangan terhadap markas aparat keamanan. Situasi ini menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat. Aparat TNI dan Polri harus turun langsung untuk mengendalikan keadaan dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Tindakan massa anarkis bukan hanya menimbulkan kerugian materiil tetapi juga dapat mengancam keselamatan warga sipil yang tidak terlibat. Pemerintah memandang perlu adanya langkah cepat agar kondisi tidak meluas menjadi kerusuhan berskala besar. Instruksi Presiden Prabowo memberikan legitimasi penuh bagi aparat untuk menindak pelaku kekerasan sesuai aturan hukum. Keadaan ini sekaligus menjadi ujian serius bagi aparat keamanan dalam menegakkan kewibawaan negara.

Pesan Persatuan dan Ketegasan Pemerintah

Selain instruksi tegas, Presiden juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam situasi sulit ini. Setiap warga negara diingatkan bahwa kebebasan menyuarakan aspirasi tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk menghancurkan fasilitas publik atau menyerang aparat. Pemerintah menilai bahwa stabilitas nasional merupakan pondasi utama bagi pembangunan sehingga tidak boleh diganggu oleh tindakan anarkis. Seruan menjaga persatuan menjadi pesan penting di tengah memanasnya situasi sosial politik. Dengan adanya arahan Presiden, diharapkan masyarakat bisa memahami batasan antara menyampaikan pendapat secara damai dan melakukan tindakan kriminal. TNI dan Polri kini berada di garis terdepan untuk memastikan instruksi tersebut terlaksana. Ketegasan pemerintah menjadi sinyal bahwa negara akan selalu hadir melindungi rakyat serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu.